NEGARA DEMOKRASI

Negara demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal daribahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Sejarah demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.

Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

Bentuk-bentuk demokrasi

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

 Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

  1. Kedaulatan rakyat;
  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  3. Kekuasaan mayoritas;
  4. Hak-hak minoritas;
  5. Jaminan hak asasi manusia;
  6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
  7. Persamaan di depan hukum;
  8. Proses hukum yang wajar;
  9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
  11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
  2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

  1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
  2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
  3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
  4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
  5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
  6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
  7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
  8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
  9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

 

 

Membangun pemerintahan yang bersih

 

 

Di mata masyarakat, keberadaan negara hanya bisa dirasakan jika pelayanan publik tersedia dengan baik dan memadai serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap selanjutnya masyarakat juga merasa adanya jaminan keamanan karena tegaknya law and order serta adanya kebebasan individual yang dijamin dalam batas-batas konstitusi. Tujuan-tujuan bernegara, sebagaimana setiap kali dikumandangkan oleh para wakil rakyat, capres-cawapres, dan calon kepala daerah menjelang pemilu, hanyalah akan menjadi isapan jempol belaka jika tidak diikuti dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Bahkan bagi sebagian masyarakat yang memahami betapa rumit dan buruknya sistem pemerintahan kita, janji para pemimpin tersebut rasanya sulit untuk diwujudkan.

Tiga Penyakit Utama

Sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah kunci keberhasilan realisasi semua janji yang diucapkan oleh capres-cawapres. Perdebatan antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi kerakyatan, seperti yang tengah berlangsung saat ini, tidaklah berarti apa-apa jika kualitas pemerintahan untuk menjalankan sistem ekonomi sangatlah buruk.

Bahkan jikalau peran dan fungsi negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan diperbesar di dalam sistem pemerintahan yang buruk tersebut, niscaya justru akan menyebabkan semakin banyak hilangnya sumber-sumber daya bagi kemakmuran masyarakat.

Buruknya kualitas pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh penyakit korupsi yang sudah mendarah daging dalam semua sistem dan ranah kehidupan anak bangsa ini. Utamanya, penyakit korupsi ini menjalar dalam tiga locus, yaitu korupsi dalam ranah politik, korupsi dalam ranah hukum, dan korupsi dalam ranah birokrasi.

Ketiganya bahkan saling berkelindan membentuk simbiosis mutualisme yang sangat sulit untuk dibersihkan. Korupsi politik terjadi karena proses rekrutmen para wakil rakyat dalam pemilu legislatif tidak pernah memperhatikan sistem meritpolitik melalui proses pendidikan kader.

Bahkan niat untuk menjadi politisi lebih dilatarbelakangi oleh semangat untuk memperoleh akses dalam mempergunakan sumber daya yang dimiliki oleh negara. Hal ini diperburuk oleh biaya politik yang sangat mahal yang harus dikeluarkan oleh para wakil rakyat tersebut. Alih-alih memperjuangkan kepentingan masyarakat, justru yang terjadi adalah penyalahgunaan wewenang.

Hal yang sama terjadi dalam proses pemilihan jabatan-jabatan politik lain. Tidak semua begitu, tetapi pada umumnya hal ini terjadi dalam proses pemilihan dan pengisian jabatan-jabatan politik. Korupsi dalam ranah hukum ditandai oleh rendahnya budaya penegakan hukum. Tidak mengherankan jika masyarakat sebenarnya lebih takut dengan penegak hukum daripada hukum itu sendiri.

Hukum hanya dihargai sebatas sanksi, bukan menjadi batas-batas dan standar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lemahnya penegakan hukum sebenarnya bukan tidak bersebab. Patut disayangkan, karena para penegak hukum itu sendiri juga tidak pernah dihargai hak-haknya sebagaimana harusnya.

Selain itu, proses rekrutmen, pengukuran kinerja, pengisian jabatan para penegak hukum juga masih tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja. Rendahnya remunerasi para jaksa, polisi, dan hakim, serta lemahnya pengawasan kode etik profesi penegak hukum menjadi alasan mengapa penyakit korupsi dalam ranah hukum ini sangat sulit diberantas.

Penyakit korupsi dalam ranah hukum sebenarnya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan efek domino bagi korupsi dalam ranah yang lain. Jika hukum tidak dapat lagi ditegakkan, apalagi yang akan menjadi pilar bagi tegaknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyakit korupsi dalam ranah birokrasi disebabkan oleh ketiadaan kesungguhan untuk mengelola aparatur negara secara baik dan profesional.

Penyakit ini sudah dimulai sejak proses rekrutmen PNS yang tidak profesional dan tidak independen, remunerasi pas-pasan yang memaksa setiap PNS untuk mencari tambahan penghasilan dari pekerjaannya, pengisian jabatan yang memaksa PNS untuk membangun afiliasi dan patronase politik, serta tidak adanya ukuran kinerja yang memadai atas prestasi PNS.

Dalam peribahasa yang sudah kita kenal, “Pinter-goblok penghasilan sama”. Tidak ada penghargaan bagi prestasi dan kinerja, tidak ada pula sanksi bagi pelanggaran dan buruknya kinerja. Bahkan seburuk apa pun kualitas PNS, tidak akan pernah dipensiunkan sejauh tidak adanya pelanggaran-pelanggaran serius seperti pidana dan makar.

Tiga penyakit korupsi sebenarnya menjadi lingkaran setan yang saling bersinergi dalam membentuk pemerintahan yang buruk kualitasnya, tidak berkinerja dan korup. Produk pemerintahan yang demikian adalah buruknya kualitas pelayanan dan pembangunan, sikap mental aji mumpung, dan kebiasaan menyalahgunakan wewenang.

Keberadaan pemerintah lebih dirasakan memberatkan daripada ketidakberadaannya. Dalam pandangan sehari-hari hal ini menyebabkan korupsi pada tingkat jalanan, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, korupsi dalam penegakan hukum, dan yang paling membahayakan adalah korupsi melalui kebijakan.

Menuju Perubahan

Apa pun agenda yang diusung oleh para capres-cawapres, hanya akan bisa diwujudkan jika adanya upaya sungguh-sungguh dan sistematik membangun pemerintahan yang bersih. Cara paling mudah adalah mengobati sumber asal penyakit terjadinya pemerintahan yang buruk tersebut.

Korupsi politik membutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya, karena hal ini hanya bisa dilakukan dengan menyederhanakan partai politik dan membangun sistem merit politik yang memadai. Kewenangan presiden terpilih untuk melakukan perubahan dalam sistem politik tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi politik di DPR.

Perubahan yang paling mungkin dilakukan oleh presiden terpilih justru pada ranah hukum dan ranah birokrasi. Perbaikan penegakan hukum sejatinya lebih mudah dilakukan karena hal ini masih berada di dalam lingkup kewenangan presiden, paling tidak untuk kejaksaan dan kepolisian.

Jika saja presiden terpilih mau melakukan secara sungguh-sungguh proses rekrutmen yang profesional dan independen pada jaksa dan polisi, mengukur kinerjanya secara benar, memberikan remunerasi yang layak dan memadai, melakukan pengawasan dan memberikan sanksi pada setiap pelanggaran tanpa pandang bulu, dan memiliki sistem karier berbasis kinerja, rasanya tidak ada yang mustahil bagi Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang bersih.

Untuk para hakim, karena kewenangannya berada di bawah Mahkamah Agung, maka presiden bisa menawarkan kepada Mahkamah Agung sejumlah agenda reformasi bagi para hakim. Akan halnya korupsi yang terjadi dalam birokrasi, tampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa presiden terpilih harus memberikan komitmen yang luar biasa untuk melakukan reformasi birokrasi.

Tidak sulit untuk melakukannya, karena sejumlah substansi instrumen sejatinya telah tersedia. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda utama pemerintahan yang akan datang. Pemerintahan yang bersih adalah prasyarat bagi kemajuan bangsa ini.(*)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s